RSS

Arsip Kategori: Sosial

Anak SMP jadi “MUCIKARI”??…Mau Jadi Apa Generasi Muda Kita Nantinya?…..

Beberapa hari lalu dalam tayangan di media cetak dan elektronik kita dihebohkan dengan pemberitaan seorang gadis SMP di Surabaya menjadi dalang tindakan prostitusi. Permasalahan apa sebenarnya yang terjadi pada generasi muda sekarang ini? Bagaimana mereka berani melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama dan juga hukum negara.

Apa yang menjadi penyebab sampai mereka mau melakukan perbuatan keji tersebut? Apakah karena latar belakang himpitan ekonomi sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ataukah karena lingkungan pergaulan yang salah sehingga mendidik mereka untuk ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar? Kita sebagai perempuan tentunya bisa menjaga harga diri dan martabat keluarga dalam bertindak dalam hal apapun itu. Begitu sangat miris rasanya ketika seorang perempuan hanya dihargai sekian ratus ribu, seakan mereka tidak merasa mempunyai harga diri dan menjual tubuh mereka ke laki-laki hidung belang. Dalam kasus ini saja, si laki-laki hidung belang cuma membayar 750 rb kepada si mucikari tersebut kemudian dari uang tersebut 500 ribu diberikan kepada temen kencannya dan 250 masuk ke siswa SMP yang jadi mucikari tersebut.  Jika saya boleh mengatakan sebagai seorang perempuan juga, kenapa begitu murah sekali yaaaa???!!! Subhanallah..dengan kata lain menjual diri..tentunya kita mengetahui segala anugerah yang telah diberikan kepada seorang perempuan tidak bisa dihargai dengan uang..

Pendidikan etika dan moral harus ditekankan lagi dari bangku sekolah sejak dini agar mampu memberikan arahan kepada jalan yang benar. Permasalahan ini merupakan PR bagi kita semua dan sebagai bahan evaluasi terhadap pentingnya penanaman akhlak n pendidikan di sekolah. Dengan adanya kejadian tersebut dapat menjadi evaluasi terhadap para orang tua, guru, dan masyarakat. Hal yang paling penting untuk menekan tindakan tersebut adalah kasih sayang orang tua karena itu orang tua tidak boleh lengah dan tidak mengawasi pergaulan anaknya. Lantas pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam mendidik n mengawasi anak didiknya. Terlebih lagi masyarakat juga harus ikut andil juga mengawasi lingkungan apakah terjadi suatu tindakan yang dirasa mencurigakan sehingga tidak sampai menjadi luar tindakan prostitusi  tersebut.

Iklan
 
12 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 13, 2013 in Sosial

 

“Indonesia Tempatku Dilahirkan…Negara Tetangga Tempatku Mencari Makan….”

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mana di tapal batas dari kepulauan Indonesia ada yang berbatasan dengan negara lain. Salah satunya adalah di Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia dan di bagian timur di Pulau Papua ada yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah perbatasan yang begitu jauh dari jangkauan sering kali menimbulkan kurangnya kontrol ataupun perhatian dari pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Semua warga negara di wilayah manapun mereka berada seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, akan tetapi seringkali dikarenakan jarak yang begitu jauh dari jangkauan kota ataupun memang karena para abdi pemerintah yang memang cuek dan tidak peduli dengan lingkungan masyarakat yang berada di perbatasan negara Indonesia sehingga mereka menjadi terkucilkan.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara di perbatasan menyangkut hajat hidup untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka juga perlu mendapatkan fasilitas ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga keamanan. Partisipasi politik juga perlu diberikan kepada warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, mereka juga berhak menyuarakan haknya untuk bersuara demi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih faktor ekonomi, dimana mereka harus mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi, sudah layakkah lahan disana untuk mampu menghasilkan penghidupan ataukah memang ketersediaan ekonomi sudah cukup mampu memenuhi harapan mereka?  Akses terhadap pendidikan dan terkait pula dengan jaminan sosial apakah sudah tercukupi dengan layak? Apakah perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia di perbatasan sudah cukup terhadap penyediaan fasilitas untuk bersekolah? Pendidikan sangatlah penting dalam membawa mereka pada kemajuan dan peningkatan kehidupan yang jauh lebih baik bagi warga negara di perbatasan.

Permasalahan perbatasan cukuplah rumit bukan hanya menyangkut warga negaranya saja tetapi juga batas negara. Tentunya kita tahu sudah berapa pulau dari Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Kalau pemerintah tidak lah tanggap terhadap ancaman tersebut sebentar lagi akan ada lagi pulau-pulau lain yang akan jatuh ke tangan negara lain. Sebenarnya para penjaga tapal batas negara Indonesia juga sudah berusaha mencari dimana patok-patok yang banyak hilang, sehingga terjadi perselisihan terhadap klaim batas negara. Permasalahan patok yang hilang yang mungkin bisa saja disebabkan karena faktor alam atau mungkin bisa saja sengaja di pindahkan?semua perlu dibuktikan. Jika permasalahan tapal batas negara saja yang hilang bisa menyebabkan adanya klaim dari negara tetengga akan wilayah kepulauan Indonesia. Lantas, bagaimana dengan warga negara Indonesia sendiri yang berada di perbatasan wilayah Indonesia? Beberapa warga negara yang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat justru memilih berpindah kewarganegaraan ke Malaysia. Atas dasar apakah mereka berpindah ke negara tetangga, bukannya mereka telah dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia tercinta? Perpindahan warga negara perbatasan bukan tanpa sebab melainkan mereka merasa kurang adanya perhatian dari pemerintah Indonesia. Mereka sadar jika mereka berada di wilayah yang jauh dari kota, akan tetapi tidak seharusnya mereka juga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sampai akhirnya negara tetangga yang lebih menawarkan dan memberikan jaminan akan kehidupan yang layak sehingga mereka pindah mengungsi ke negara tetangga… Fenomena ini sangat disayangkan sekali. Jika hal seperti ini terjadi berkelanjutan akan semakin banyak lagi warga negara Indonesia yang berpindah ke negara tetangga. Dalam hal ini siapa yang disalahkan?….Pemerintah ataukah para WNI nya?….

 
14 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2013 in Sosial

 

Betapa Sulitnya Mensinergikan Antara Hukum dan Kemanusiaan

Dalam menyikapi permasalahan publik, pemerintah dihadapkan pada kondisi dimana pemerintah harus meluruskan niatnya itu berdasarkan atas hukum yang berlaku. Akan tetapi, disatu sisi rasa kemanusiaan juga akan menjadi penghambat di barisan terdepan ketika pemerintah akan mengimplementasikan suatu kebijakan untuk hajat hidup rakyat banyak tapi mengobankan kepentingan beberapa pihak yang akan terkena dampak terhadap implementasi kebijakan tersebut. Buruknya tata kota dan pembangunannya yang tidak terintegerasi di masa lalu, menimbulkan masalah yang kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah masalah waduk pluit. Kita menyimak berita yang lagi “hot” di televisi dan media cetak yaitu berita normalisasi waduk pluit yang akan berdampak pada digusurnya bangunan ditepian waduk tersebut.

Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dituntut bersama wakilnya untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi banjir yang berkepanjangan di Jakarta. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah merelokasi pemukiman disekitar waduk pluit. Pemerintah DKI Jakarta berencana mengeruk Waduk Pluit yang dalamnya kini hanya tiga meter kemudian nantinya agar bisa mencapai kedalaman sepuluh meter. Waduk dengan luas 80 hektare itu saat ini hanya berfungsi sekitar 60 persen dan 40 persen lainnya digunakan sebagai pemukiman. Keberadaan waduk pulit sangatlah vital dikarenakan waduk itu merupakan waduk yang terbesar di Jakarta dan menentukan cadangan air yang mampu ditampung ketika musim hujan tiba, jika kondisinya waduk seperti itu akan memungkinkan banjir akan terus merajalela di Jakarta.

images

Tetapi, bagaimana tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak relokasi tersebut? Banyak warga yang menolak relokasi tersebut dikarenakan mereka sudah mendiami lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menuntut ganti rugi dan diberikan tempat tinggal yang cukup layak. Ada seorang warga yang mengatakan bahwa” Saya menempati rumah ini sudah lama dan bahkan sebiji paku pun saya beli”. Ketika dikembalikan kepada diri mereka sendiri, para warga tersebut tinggal di tanah negara tersebut tanpa dikenakan biaya sewa oleh pemerintah. Akan tetapi kesalahan juga tidak bisa dibebankan kepada warga karena kondisi seperti itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan hari ni baru dipermasalahkan. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa letak permasalahan di masa lalu juga berimbas pada masa sekarang yaitu pada daerah Muara Baru terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, luasnya 300 hektar dan setiap hari ada 1500 kapal yang merapat. Akan tetapi, tidak disediakan rusun (untuk pekerja pelabuhan dan nelayan), sebetulnya ada di depan Pasar Pluit tapi itu dibongkar dan dijadikan kantor. Bukan hanya itu, kawasan pemukiman di Penjaringan dan Kapul Kamal yang ada disekitar pelabuhan Muara Baru justru menjadi pemukiman mahal. Sehingga yang mampu tinggal di sana adalah para pengusaha perikanan. Sedangkan para pekerjanya tidak memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan pelabuhan. Maka lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman seperti lahan penampung air Waduk Pluit diduduki dan akhirnya menjadi pemukiman liar. Ini kesalahan pemerintah yang dulu dalam membuat perencanaan tata kota DKI Jakarta.

Untuk menebus kesalahan dari pemerintahan lama maka kebijakan yang diterapkan oleh pemprov DKI Jakarta pun juga bukan berarti mengesampingkan aspek kemanusiaan. Para warga yang direlokasi nantinya akan diberikan rusun dengan diberikan fasilitas rumah yang lengkap, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan warga. Memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan kenapa warga menolak untuk dipindahkan. Lantas ada apakah dibalik pernyataan warga yang menyulut api amarah yang menggebu-gebu dan berdalih tidak mau direlokasi tersebut? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kepentingan para pihak yang ada dibelakang warga pluit sehingga mereka begitu ngotot nya untuk tidak mau direlokasi. Apakah mereka yang menolak untuk direlokasi tersebut adalah para pengusaha-pengusaha yang mempunyai bangunan tetap disana. Ada sejumlah perumahan mewah disekitar waduk dan bahkan mereka mendirikan bangunan di situ tanpa memiliki IMB. Dan lagi, terpampang di beberapa area pemukiman ada tulisan “Rumah Dikontrakkan”. Tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan, selain menempati juga menyewakan tanah negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Komnas HAM dengan pemprov DKI karena Komnas HAM menuntut mereka diberikan kesejahteraan dan hak-hak mereka harus tetap diperjuangkan. Meskipun pada awalnya Komnas HAM ditengarahi sedikit mendukung penolakan warga pluit terhadap relokasi tersebut. Namun pada akhirnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menegaskan Komnas HAM tidak mendukung warga yang menduduki lahan negara. Komnas HAM melihat mereka sebagai warga negara itu dijamin hak asasi manusianya. Komnas HAM berdalih Siti mengaku hanya mencari solusi seperti apa yang konsepnya bukan kemiskinan tapi kesejahteraan terhadap warga Waduk Pluit.

Ketika ada provokasi menyangkut hal yang benar adanya bahkan hal yang menjadikan kesimpang siuran dikarenakan banyak kepentingan di dalamnya. Dalam menyikapi tentang permasalahan kebijakan normalisasi waduk pluit seyogyanya berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan Komnas HAM dapat duduk bersama untuk membahas masalah tersebut agar dapat dibuatkan kesepakatan bersama.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 28, 2013 in Sosial

 

Poverty and Social Development

Poverty is defined as the lack of some fixed level of material goods necessary for survival and minimal well-being. Poor people have very few opportunities to influence and affect decision making within the political system. The culture of poverty is a specific syndrome that grows up in some situations and also happened in our country. It requires an economic setting of cash economy, a high rate of unemployment and under employment, low wage dan people with low skill. The poor realize that they have a marginal position within a highly stratified and individualistic capitalistic society, which does not offer them any prospect for upward mobility. In order to survive the poor have develope their own institutions and agencies because the larger society tends to ignore them. The poor people should have the involvement to the public space. They should be taken care by the government in order to get the better life.

The poor or rich people have the same right to choose and involve in the process of democracy. Actually, the rich people can eliminate the poor to achieve their hidden interest. Many poor people became a victim from the development and they must receive discrimination from the people with highest interest. The government should overcome this problem so that the poor people also get the improvement. We need a good social development that focused to overcome the poverty in Indonesia. Social development is a process which results in the transformation of social structure in a manner which improves the capacity of the society to fulfill its aspirations. Society develops the consciousness and social consciousness develops by organization. Development is a process, not a programme. Development implies a qualitative change in the way the society carries out its activities, such as through more progessive attitudes and behaviour. It is governed by many factors that influence the result of developmental effort. There must be a motive that drives the social change and essential preconditions for that change occur. Development is the result of society’s capacity to organize human energies and productive resources in order to make the condition from the poor can be better.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 24, 2013 in Sosial

 

Tag: ,