RSS

Arsip Kategori: Ekonomi

“Dulu BLT..sebentar lagi BLSM? Apa Bedanya?”

Sebentar lagi pemerintah akan meluncurkan program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebelumnya Komisi di DPR mengajukan pengajuan draf awal RAPBNP 2013 sebesar Rp. 11, 6 miliar terbagi ke dalam penerima BLSM sejumlah 15,5 juta warga miskin yang akan diberikan selama 5 (lima ) bulan, tetapi Badan Anggaran DPR hanya menyetujui diberikan selama 4 (empat) bulan sehingga yang disetujui sebesar Rp. 9,3 triliun. Adanya selisih senilai Rp2,31 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp360 miliar, infrastruktur modal Rp500 miliar, tambahan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar dan infrastruktur dasar Rp1,25 triliun.

Jika kita lihat perincian dana yang diajukan tersebut, sisa dana  yang digunakan untuk penyaluran BLSM sangat besar untuk hal-hal operasional mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita untuk apa? Sudah efektif dan efisien kah dana yang begitu besar disalurkan dalam bentuk BLSM? Jika memang masyarakat kita yang terkena dampak kenaikan harga BBM membutuhkan bantuan, tapi apakah harus dengan pemerintah memberikan bantuan secara tunai. Kita tentunya masih ingat dengan program serupa yang dikucurkan oleh pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah dengan kompensasi dana tunai yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup memberikan manfaat yang begitu besar atau kah kondisi masyarakat juga tetap saja dalam kondisi miskin tidak ada perubahan. Baik BLT maupun BLSM semuanya adalah suatu model kebijakan yang tidak mendidik, hanya mendidik masyarakat untuk menjadi peminta bukannya dididik untuk bisa diperdayakan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup mereka sebagai warga miskin. Dana yang diberikan oleh pemerintah  dalam bentuk BLSM hanya diberikan selama 4(empat) bulan, lantas beberapa bulan setelah itu bagaimana nasib warga miskin dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga barang kebutuhan rumah tangga. BLSM bisa menyebabkan sifat konsumtif daripada produktif karena dana yang didapatkan hanya sekejab mata hilang dan setelah masa pemberian kompensasi itu habis mereka akan kebingungan untuk mencari uang mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Sungguh sangat disayangkan kenapa pemerintah tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu yang tidak menunjukkan hasil maksimal, seharusnya pemerintah dapat menciptakan suatu kebijakan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendirian UKM, penciptaan lapangan kerja.  Pemerintah seharusnya bisa jeli melihat potensi kemiskinan yang melanda Indonesia. Sebenarnya apa penyebab warga Indonesia miskin tentunya karena latar belakang pendidikan mereka rendah ataupun memang tidak adanya lapangan pekerjaan. Kenapa pemerintah tidak berpikir bagaimana meningkatkan infrastruktur pendidikan sehingga manusia Indonesia bisa menjadi pintar, jika mereka pintar tentu mereka bisa membawa kesejahteraan dalam hidup mereka. Selain itu juga, yang paling penting adalah pemberdayaan pemerintah terhadap warga Indonesia yang tercatat sekian juta jiwa termasuk dalam kategori pengangguran bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, minimal pemerintah bisa membangun UKM. Mendirikan suatu usaha bukan membuat usaha yang besar, namun semua bisa berawal dari pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Banyak sekali yang bisa ditawarkan jika pemerintah jeli melihat sikon yang ada. Jika pemerintah hanya memberikan uang secara tunai, itu tidak akan mengubah 2 (dua) permasalahan yang melatarbelakangi muculnya kemiskinan. Pemerintah bisa kita sebut “hanya memberi ikan untuk makan, bukannya memberi kail untuk membantu mencari bagaimana mendapatkan ikan untuk bisa makan”.Dana BLSM bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor lain.

Menurut saya, pemerintah seharusnya lebih bijak mencermati permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM. Saya pribadi kurang setuju dengan kenaikan harga BBM karena BBM merupakan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya pemerintah bisa melindungi warganya dalam mendapatkan fasilitas tersebut. Kenapa pemerintah tidak menaikkan misalnya pajak kendaraan bermotor nya sehingga rakyat akan berpikir lagi untuk membeli mobil atau motor baru, Pemerintah seharusnya bisa menaikkan pajak retribusi kendaraan, atau biaya parkir yang tinggi, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang dikembangkan pendapatannya daripada hanya mengusik permasalahan BBM. Kenaikan BBM sangat berdampak pada terjadinya inflasi yang tinggi dan kenaikan harga, sehingga dampaknya sangat dirasakan masyakarakat kecil. Menurut saya masih banyak pos-pos dalam bidang pemerintahan yang tidak sesuai dengan anggaran yang sesuai, sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa membengkak dan tidak pro rakyat. Bisa lihat beberapa contoh dari lingkup DPR sendiri, dana banyak yang dihamburkan hanya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas mewah para anggota DPR dan masih banyak lagi contoh di pemerintah yang menunjukkan manajemen pemerintah terkesan boros dan tidak terkendali anggarannya padahal semua itu adalah uang rakyat. Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dan semua itu perlu dipikirkan baik-baik oleh pemimpin negeri ini.

 
21 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 17, 2013 in Ekonomi

 

Sudah Siapkah Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015?

Dua tahun kedepan Indonesia akan menghadapi era tantangan baru dalam ASEAN Economic Community. Implementasi ASEAN Economic Community yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 diajukan menjadi tahun 2015. Dengan diberlakunya ASEAN Economic Community yang disepakati bersama oleh semua negara di wilayah Asia Tenggara maka secara otomatis liberalisasi akan terjadi hampir di semua sektor. Ketika ASEAN Economic Community berlaku pada akhir 2015 nanti  pasar  Indonesia akan membuka diri. Pasar Indonesia akan sangat menarik bagi negara tetangga dan kita hanya akan menjadi penonton bila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang.

Konsep utama dari ASEAN Economic Community adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Kehadiran ASEAN Economic Community bisa membantu ketidakberdayaan negara-negara ASEAN dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil.

Secara prinsip ada dua terminologi perpindahan tenaga terampil yaitu prinsip Movement of Natural Persons (MNP) dan fasililtated entry. Pada prinsip pertama, tenaga kerja terampil melakukan mobilitas dalam kurun waktu tertentu baik sebagai individu yang mempekerjakan dirinya sendiri maupun sebagai pekerja dari perusahaan multinasional. Oleh karena itu yang termasuk dalam MNP adalah pengunjung bisnis, investor dan pedagang yang melakukan transaksi bisnis dan investasi, pindahan tenaga kerja pada perusahaan multinasional serta kalangan profesional seperti dokter, perawat, pengacara, akuntan, insinyur teknik dan tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah mobilitas yang terkendali jadi bukan berarti bahwa mobilitas itu secara totally free.

Ada 12 sektor jasa yang telah disepakati oleh negara ASEAN diantaranya : (1)bisnis, (2)komunikasi, (3)teknik konstruksi dan teknik terkait, (4)pendidikan, (5)distribusi, (6)lingkungan hidup, (7)keuangan, (8)jasa yang terkait dengan kesehatan dan sosial, (9) pariwisata dan perjalanan wisata, (10) rekreasi, olahraga, dan kebudayaan, (11)angkutan, dan (12)sektor jasa lainnya. Perpindahan tenaga kerja terampil secara bebas bukan berarti dapat dilakukan secara totally free akan tetapi melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA). Dengan mekanisme MRA, negara tujuan mengakui kualifikasi profesional tenaga terampil dari negara asal atau negara pengirim. Itu berarti negara asal memiliki otoritas untuk memberikan sertifikat yang menjelaskan tentang kompetensi tenaga terampil yang akan dikirim. Meski tidak langsung memberikan jaminan akses pasar tapi tentunya MRA merupakan langkah awal dalam upaya mempromosikan tenaga terampil tersebut.

Kompetisi yang dihadapi Indonesia kedepan akan jauh lebih besar dalam menghadapi era ASEAN Economic Community. Ada beberapa tantangan diantarnya: pertama, mengaitkan mobilitas tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Indonesia memang merupakan salah satu pengeksor tenaga kerja terbesar ke luar negeri, akan tetapi semua justru kebanyakan berasal dari tenaga kerja tidak terampil. Namun, dalam konteks ASEAN Economic Community ini belum mengarah pada penempatan tenaga kerja tidak terampil tetapi lebih memfokuskan pada tenaga terampil sehingga akan menunjang kerjasama antar bangsa. Kedua, isu inflow dan outflow tenaga terampil di Indonesia. Isu inflow tidak signifikan karena Indonesia masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Isu outflow juga tidak terlalu penting karena sedikitnya jumlah tenaga profesional dan kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Fokus permasalahan tenaga kerja di Indonesia lebih banyak kepada penanganan kasus buruh daripada peningkatan daya saing tenaga terampil.Ketiga, menyikapi regulasi domestik negara-negara ASEAN sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih lanjut karena semua terkait dengan politik negara tujuan. Keempat, kualitas tenaga terampil di Indonesia. Menurut Laporan Bank Dunia, terjadi kesenjangan besar dalam kualitas tenaga terampil di Indonesia. Disebutkan kesenjangan terbesar adalah penggunaan bahasa Inggris (44%), penggunaan komputer (36%), ketrampilan perilaku (30%), ketrampilan berpikir kritis (33%) dan ketrampilan dasar (30%). Hal yang lebih mengenaskan lagi adalah ketimpangan jumlah pekerja di Indonesia dimana hanya 7% saja yang mengenyam pendidikan tinggi.

Jika hanya bergelut di permasalahan tantangan yang dihadapi Indonesia, tentu ada peluang yang bisa kita tangkap dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community diantaranya Indonesia akan dipacu lebih kompetitif dalam mencetak tenaga terampilnya, Indonesia dapat membuat kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara maju di ASEAN seperti Singapura dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baik pelajar, mahasiswa dan juga pengajar dapat diintensifkan, pemerintah dapat menetapkan prosentase tertentu dari tenaga kerja asing yang ditempatkan di Indonesia sebanding dengan tenaga kerja terampil dari dalam negeri, tujuannya agar tenaga terampil kita mampu bersaing dengan tenaga dari luar negeri. Kita harus optimis bahwa Indonesia juga tidak akan kalah dengan negara tetangga se-Asia Tenggara karena kesepakatan sudah disepakati oleh semua pihak.

Referensi : Kompas

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 13, 2013 in Ekonomi

 

Tag: ,