RSS

Arsip Penulis: martinafiaub

Tentang martinafiaub

I am a lecture of Brawijaya University in Kediri

“Dulu BLT..sebentar lagi BLSM? Apa Bedanya?”

Sebentar lagi pemerintah akan meluncurkan program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebelumnya Komisi di DPR mengajukan pengajuan draf awal RAPBNP 2013 sebesar Rp. 11, 6 miliar terbagi ke dalam penerima BLSM sejumlah 15,5 juta warga miskin yang akan diberikan selama 5 (lima ) bulan, tetapi Badan Anggaran DPR hanya menyetujui diberikan selama 4 (empat) bulan sehingga yang disetujui sebesar Rp. 9,3 triliun. Adanya selisih senilai Rp2,31 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp360 miliar, infrastruktur modal Rp500 miliar, tambahan kebutuhan mendesak Rp196,4 miliar dan infrastruktur dasar Rp1,25 triliun.

Jika kita lihat perincian dana yang diajukan tersebut, sisa dana  yang digunakan untuk penyaluran BLSM sangat besar untuk hal-hal operasional mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita untuk apa? Sudah efektif dan efisien kah dana yang begitu besar disalurkan dalam bentuk BLSM? Jika memang masyarakat kita yang terkena dampak kenaikan harga BBM membutuhkan bantuan, tapi apakah harus dengan pemerintah memberikan bantuan secara tunai. Kita tentunya masih ingat dengan program serupa yang dikucurkan oleh pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah dengan kompensasi dana tunai yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup memberikan manfaat yang begitu besar atau kah kondisi masyarakat juga tetap saja dalam kondisi miskin tidak ada perubahan. Baik BLT maupun BLSM semuanya adalah suatu model kebijakan yang tidak mendidik, hanya mendidik masyarakat untuk menjadi peminta bukannya dididik untuk bisa diperdayakan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup mereka sebagai warga miskin. Dana yang diberikan oleh pemerintah  dalam bentuk BLSM hanya diberikan selama 4(empat) bulan, lantas beberapa bulan setelah itu bagaimana nasib warga miskin dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga barang kebutuhan rumah tangga. BLSM bisa menyebabkan sifat konsumtif daripada produktif karena dana yang didapatkan hanya sekejab mata hilang dan setelah masa pemberian kompensasi itu habis mereka akan kebingungan untuk mencari uang mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Sungguh sangat disayangkan kenapa pemerintah tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu yang tidak menunjukkan hasil maksimal, seharusnya pemerintah dapat menciptakan suatu kebijakan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendirian UKM, penciptaan lapangan kerja.  Pemerintah seharusnya bisa jeli melihat potensi kemiskinan yang melanda Indonesia. Sebenarnya apa penyebab warga Indonesia miskin tentunya karena latar belakang pendidikan mereka rendah ataupun memang tidak adanya lapangan pekerjaan. Kenapa pemerintah tidak berpikir bagaimana meningkatkan infrastruktur pendidikan sehingga manusia Indonesia bisa menjadi pintar, jika mereka pintar tentu mereka bisa membawa kesejahteraan dalam hidup mereka. Selain itu juga, yang paling penting adalah pemberdayaan pemerintah terhadap warga Indonesia yang tercatat sekian juta jiwa termasuk dalam kategori pengangguran bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, minimal pemerintah bisa membangun UKM. Mendirikan suatu usaha bukan membuat usaha yang besar, namun semua bisa berawal dari pedagang kecil atau pedagang kaki lima. Banyak sekali yang bisa ditawarkan jika pemerintah jeli melihat sikon yang ada. Jika pemerintah hanya memberikan uang secara tunai, itu tidak akan mengubah 2 (dua) permasalahan yang melatarbelakangi muculnya kemiskinan. Pemerintah bisa kita sebut “hanya memberi ikan untuk makan, bukannya memberi kail untuk membantu mencari bagaimana mendapatkan ikan untuk bisa makan”.Dana BLSM bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor lain.

Menurut saya, pemerintah seharusnya lebih bijak mencermati permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM. Saya pribadi kurang setuju dengan kenaikan harga BBM karena BBM merupakan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya pemerintah bisa melindungi warganya dalam mendapatkan fasilitas tersebut. Kenapa pemerintah tidak menaikkan misalnya pajak kendaraan bermotor nya sehingga rakyat akan berpikir lagi untuk membeli mobil atau motor baru, Pemerintah seharusnya bisa menaikkan pajak retribusi kendaraan, atau biaya parkir yang tinggi, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang dikembangkan pendapatannya daripada hanya mengusik permasalahan BBM. Kenaikan BBM sangat berdampak pada terjadinya inflasi yang tinggi dan kenaikan harga, sehingga dampaknya sangat dirasakan masyakarakat kecil. Menurut saya masih banyak pos-pos dalam bidang pemerintahan yang tidak sesuai dengan anggaran yang sesuai, sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa membengkak dan tidak pro rakyat. Bisa lihat beberapa contoh dari lingkup DPR sendiri, dana banyak yang dihamburkan hanya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas mewah para anggota DPR dan masih banyak lagi contoh di pemerintah yang menunjukkan manajemen pemerintah terkesan boros dan tidak terkendali anggarannya padahal semua itu adalah uang rakyat. Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dan semua itu perlu dipikirkan baik-baik oleh pemimpin negeri ini.

 
21 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 17, 2013 in Ekonomi

 

Sudah Siapkah Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015?

Dua tahun kedepan Indonesia akan menghadapi era tantangan baru dalam ASEAN Economic Community. Implementasi ASEAN Economic Community yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 diajukan menjadi tahun 2015. Dengan diberlakunya ASEAN Economic Community yang disepakati bersama oleh semua negara di wilayah Asia Tenggara maka secara otomatis liberalisasi akan terjadi hampir di semua sektor. Ketika ASEAN Economic Community berlaku pada akhir 2015 nanti  pasar  Indonesia akan membuka diri. Pasar Indonesia akan sangat menarik bagi negara tetangga dan kita hanya akan menjadi penonton bila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang.

Konsep utama dari ASEAN Economic Community adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Kehadiran ASEAN Economic Community bisa membantu ketidakberdayaan negara-negara ASEAN dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil.

Secara prinsip ada dua terminologi perpindahan tenaga terampil yaitu prinsip Movement of Natural Persons (MNP) dan fasililtated entry. Pada prinsip pertama, tenaga kerja terampil melakukan mobilitas dalam kurun waktu tertentu baik sebagai individu yang mempekerjakan dirinya sendiri maupun sebagai pekerja dari perusahaan multinasional. Oleh karena itu yang termasuk dalam MNP adalah pengunjung bisnis, investor dan pedagang yang melakukan transaksi bisnis dan investasi, pindahan tenaga kerja pada perusahaan multinasional serta kalangan profesional seperti dokter, perawat, pengacara, akuntan, insinyur teknik dan tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah mobilitas yang terkendali jadi bukan berarti bahwa mobilitas itu secara totally free.

Ada 12 sektor jasa yang telah disepakati oleh negara ASEAN diantaranya : (1)bisnis, (2)komunikasi, (3)teknik konstruksi dan teknik terkait, (4)pendidikan, (5)distribusi, (6)lingkungan hidup, (7)keuangan, (8)jasa yang terkait dengan kesehatan dan sosial, (9) pariwisata dan perjalanan wisata, (10) rekreasi, olahraga, dan kebudayaan, (11)angkutan, dan (12)sektor jasa lainnya. Perpindahan tenaga kerja terampil secara bebas bukan berarti dapat dilakukan secara totally free akan tetapi melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA). Dengan mekanisme MRA, negara tujuan mengakui kualifikasi profesional tenaga terampil dari negara asal atau negara pengirim. Itu berarti negara asal memiliki otoritas untuk memberikan sertifikat yang menjelaskan tentang kompetensi tenaga terampil yang akan dikirim. Meski tidak langsung memberikan jaminan akses pasar tapi tentunya MRA merupakan langkah awal dalam upaya mempromosikan tenaga terampil tersebut.

Kompetisi yang dihadapi Indonesia kedepan akan jauh lebih besar dalam menghadapi era ASEAN Economic Community. Ada beberapa tantangan diantarnya: pertama, mengaitkan mobilitas tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Indonesia memang merupakan salah satu pengeksor tenaga kerja terbesar ke luar negeri, akan tetapi semua justru kebanyakan berasal dari tenaga kerja tidak terampil. Namun, dalam konteks ASEAN Economic Community ini belum mengarah pada penempatan tenaga kerja tidak terampil tetapi lebih memfokuskan pada tenaga terampil sehingga akan menunjang kerjasama antar bangsa. Kedua, isu inflow dan outflow tenaga terampil di Indonesia. Isu inflow tidak signifikan karena Indonesia masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Isu outflow juga tidak terlalu penting karena sedikitnya jumlah tenaga profesional dan kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Fokus permasalahan tenaga kerja di Indonesia lebih banyak kepada penanganan kasus buruh daripada peningkatan daya saing tenaga terampil.Ketiga, menyikapi regulasi domestik negara-negara ASEAN sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih lanjut karena semua terkait dengan politik negara tujuan. Keempat, kualitas tenaga terampil di Indonesia. Menurut Laporan Bank Dunia, terjadi kesenjangan besar dalam kualitas tenaga terampil di Indonesia. Disebutkan kesenjangan terbesar adalah penggunaan bahasa Inggris (44%), penggunaan komputer (36%), ketrampilan perilaku (30%), ketrampilan berpikir kritis (33%) dan ketrampilan dasar (30%). Hal yang lebih mengenaskan lagi adalah ketimpangan jumlah pekerja di Indonesia dimana hanya 7% saja yang mengenyam pendidikan tinggi.

Jika hanya bergelut di permasalahan tantangan yang dihadapi Indonesia, tentu ada peluang yang bisa kita tangkap dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community diantaranya Indonesia akan dipacu lebih kompetitif dalam mencetak tenaga terampilnya, Indonesia dapat membuat kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara maju di ASEAN seperti Singapura dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baik pelajar, mahasiswa dan juga pengajar dapat diintensifkan, pemerintah dapat menetapkan prosentase tertentu dari tenaga kerja asing yang ditempatkan di Indonesia sebanding dengan tenaga kerja terampil dari dalam negeri, tujuannya agar tenaga terampil kita mampu bersaing dengan tenaga dari luar negeri. Kita harus optimis bahwa Indonesia juga tidak akan kalah dengan negara tetangga se-Asia Tenggara karena kesepakatan sudah disepakati oleh semua pihak.

Referensi : Kompas

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 13, 2013 in Ekonomi

 

Tag: ,

Anak SMP jadi “MUCIKARI”??…Mau Jadi Apa Generasi Muda Kita Nantinya?…..

Beberapa hari lalu dalam tayangan di media cetak dan elektronik kita dihebohkan dengan pemberitaan seorang gadis SMP di Surabaya menjadi dalang tindakan prostitusi. Permasalahan apa sebenarnya yang terjadi pada generasi muda sekarang ini? Bagaimana mereka berani melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama dan juga hukum negara.

Apa yang menjadi penyebab sampai mereka mau melakukan perbuatan keji tersebut? Apakah karena latar belakang himpitan ekonomi sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ataukah karena lingkungan pergaulan yang salah sehingga mendidik mereka untuk ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar? Kita sebagai perempuan tentunya bisa menjaga harga diri dan martabat keluarga dalam bertindak dalam hal apapun itu. Begitu sangat miris rasanya ketika seorang perempuan hanya dihargai sekian ratus ribu, seakan mereka tidak merasa mempunyai harga diri dan menjual tubuh mereka ke laki-laki hidung belang. Dalam kasus ini saja, si laki-laki hidung belang cuma membayar 750 rb kepada si mucikari tersebut kemudian dari uang tersebut 500 ribu diberikan kepada temen kencannya dan 250 masuk ke siswa SMP yang jadi mucikari tersebut.  Jika saya boleh mengatakan sebagai seorang perempuan juga, kenapa begitu murah sekali yaaaa???!!! Subhanallah..dengan kata lain menjual diri..tentunya kita mengetahui segala anugerah yang telah diberikan kepada seorang perempuan tidak bisa dihargai dengan uang..

Pendidikan etika dan moral harus ditekankan lagi dari bangku sekolah sejak dini agar mampu memberikan arahan kepada jalan yang benar. Permasalahan ini merupakan PR bagi kita semua dan sebagai bahan evaluasi terhadap pentingnya penanaman akhlak n pendidikan di sekolah. Dengan adanya kejadian tersebut dapat menjadi evaluasi terhadap para orang tua, guru, dan masyarakat. Hal yang paling penting untuk menekan tindakan tersebut adalah kasih sayang orang tua karena itu orang tua tidak boleh lengah dan tidak mengawasi pergaulan anaknya. Lantas pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam mendidik n mengawasi anak didiknya. Terlebih lagi masyarakat juga harus ikut andil juga mengawasi lingkungan apakah terjadi suatu tindakan yang dirasa mencurigakan sehingga tidak sampai menjadi luar tindakan prostitusi  tersebut.

 
12 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 13, 2013 in Sosial

 

“Masih Ada Lagi Gak ya, Kementrian yang Terjerat Korupsi”

Baru-baru ini kita dikabarkan berita mengenai adanya indikasi kasus korupsi ditubuh Kemendikbud. Sungguh miris rasanya ketika mengetahui bahwa lembaga yang merupakan induk dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tersebut bisa terjangkit kasus korupsi. Penemuan tersebut justru berawal dari temuan internal Irjen Kemenedikbud sendiri bukan melibatkan KPK secara langsung. Indikasi tersebut berupa adanya penyalahgunaan dana sekita Rp. 700 miliar, bayangkam jumlah uang yang begitu wooowww….!!!! buanyak banget jumlahnya bukan jumlah yang sedikit, begitu sangat fantastis sekali anggaran yang diselewengkan. Jika kita kembali melihat lebih jauh, sebenarnya Kemendikbud itu dibentuk dengan tujuan apa? tentunya menaungi penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah yang berpusat di ibu kota. Kemendikbud adalah satu-satunya Kementrian dan tidak ada lagi tandingannya bertujuan untuk ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan bangsa terutama mendidik anak-anak Indonesia menjadi manusia yang pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Jika kita melihat kondisi yang ada di Kemendikbud seperti itu lantas apa yang bisa kita katakan? Kalau orang-orang yang ada di Kemendikbud saja tidak cerdas dalam mengelola anggaran sehingga justru mengakibatkan korupsi, terus mau dibawa kemana arah pendidikan Indonesia ke depan.

Pemerintah melalui Kemendikbud berusaha mengatur bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu diselenggarakan dengan baik secara nasional. Melalui proses pendidikan, anak-anak Indonesia tidak hanya diajar tetapi juga dididik untuk menjadi manusia yang baik. Jika kita sedikit menengok ke belakang, tentu kita masih ingat skandal penyelewengan lain di tubuh kementrian yaitu Kementrian Agama dengan kasus pencetakan kitab suci Al Quran. Subhanallah…bahkan pengadaan Al Quran saja bisa di korupsi. Kita sungguh sangat menyayangkan, sebenarnya apa yang terjadi dengan watak orang-orang Indonesia ini yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sepatutnya mereka yang mengatakan dirinya mengakui Al Quran sebagai kitab suci dan pegangan hidup mereka justru mereka berani-beraninya menyalahgunakan. Saya sampai heran, mana lagi lahan di pemerintahan yang tidak dirajai oleh korupsi. Sekarang ini korupsi sudah bertebaran dimana-mana  dan bahkan di tempat yang tidak terpuji dimana tidak seharusnya korupsi itu berada.

Jika kita melihat permasalahan tersebut, bagaimana orang-orang terpelajar yang ada di jajaran Kemendikbud dan Kemenag justru memberikan contoh yang tidak baik dan yang tidak sepatutnya dicontohkan kepada para generasi muda Indonesia. Anak-anak disekolahkan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, jika seperti itu apakah pemerintah sudah melakukan pengajaran dan pendidikan serta akhlak yang mulia? Tidak ada agama di dunia ini yang melegalkan korupsi. Jika melihat kondisi yang demikian, sebenarnya apakah yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini, sehingga pendidikan yang mereka dapat tidak dapat mengakar pada diri mereka sendiri justru malah menyelewengkan mereka ke jalan yang tidak benar?

Menurut saya Pemerintah hanya memberikan pengajaran saja? Jika contoh yang diberikan para generasi tua yang patut diteladani saja seperti itu, lantas bagaimana pembentukan kepribadian anak-anak didik kita yang semuanya adalah generasi muda. Generasi muda adalah tonggak kepemimpinan bangsa untuk masa depan. Jika memang pemerintah ingin membentuk karakter anak-anak Indonesia yang cerdas, tentu lembaga penyelenggara pendidikan dan pembentukan karakter bangsa berusaha mendidik dengan baik sehingga akan melahirkan otak yang cerdas. Jika penanaman modal pendidikan sudah dilakukan dengan baik tentu saja akan melahirkan watak yang cerdas pula. Jadi dapat kita simpulkan, kalau pengajaran dan pendidikan dilakukan dengan baik dan benar maka akan melahirkan manusia yang berotak cerdas dan berwatak cerdas pula. Jika semua manusia Indonesia berotak cerdas dan berwatak cerdas smua. Insya allah negara kita akan bebas dari jeratan korupsi…semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik..aminn…

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 11, 2013 in Pendidikan

 

“Indonesia Tempatku Dilahirkan…Negara Tetangga Tempatku Mencari Makan….”

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mana di tapal batas dari kepulauan Indonesia ada yang berbatasan dengan negara lain. Salah satunya adalah di Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia dan di bagian timur di Pulau Papua ada yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah perbatasan yang begitu jauh dari jangkauan sering kali menimbulkan kurangnya kontrol ataupun perhatian dari pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Semua warga negara di wilayah manapun mereka berada seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, akan tetapi seringkali dikarenakan jarak yang begitu jauh dari jangkauan kota ataupun memang karena para abdi pemerintah yang memang cuek dan tidak peduli dengan lingkungan masyarakat yang berada di perbatasan negara Indonesia sehingga mereka menjadi terkucilkan.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara di perbatasan menyangkut hajat hidup untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka juga perlu mendapatkan fasilitas ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga keamanan. Partisipasi politik juga perlu diberikan kepada warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, mereka juga berhak menyuarakan haknya untuk bersuara demi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih faktor ekonomi, dimana mereka harus mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi, sudah layakkah lahan disana untuk mampu menghasilkan penghidupan ataukah memang ketersediaan ekonomi sudah cukup mampu memenuhi harapan mereka?  Akses terhadap pendidikan dan terkait pula dengan jaminan sosial apakah sudah tercukupi dengan layak? Apakah perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia di perbatasan sudah cukup terhadap penyediaan fasilitas untuk bersekolah? Pendidikan sangatlah penting dalam membawa mereka pada kemajuan dan peningkatan kehidupan yang jauh lebih baik bagi warga negara di perbatasan.

Permasalahan perbatasan cukuplah rumit bukan hanya menyangkut warga negaranya saja tetapi juga batas negara. Tentunya kita tahu sudah berapa pulau dari Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Kalau pemerintah tidak lah tanggap terhadap ancaman tersebut sebentar lagi akan ada lagi pulau-pulau lain yang akan jatuh ke tangan negara lain. Sebenarnya para penjaga tapal batas negara Indonesia juga sudah berusaha mencari dimana patok-patok yang banyak hilang, sehingga terjadi perselisihan terhadap klaim batas negara. Permasalahan patok yang hilang yang mungkin bisa saja disebabkan karena faktor alam atau mungkin bisa saja sengaja di pindahkan?semua perlu dibuktikan. Jika permasalahan tapal batas negara saja yang hilang bisa menyebabkan adanya klaim dari negara tetengga akan wilayah kepulauan Indonesia. Lantas, bagaimana dengan warga negara Indonesia sendiri yang berada di perbatasan wilayah Indonesia? Beberapa warga negara yang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat justru memilih berpindah kewarganegaraan ke Malaysia. Atas dasar apakah mereka berpindah ke negara tetangga, bukannya mereka telah dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia tercinta? Perpindahan warga negara perbatasan bukan tanpa sebab melainkan mereka merasa kurang adanya perhatian dari pemerintah Indonesia. Mereka sadar jika mereka berada di wilayah yang jauh dari kota, akan tetapi tidak seharusnya mereka juga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sampai akhirnya negara tetangga yang lebih menawarkan dan memberikan jaminan akan kehidupan yang layak sehingga mereka pindah mengungsi ke negara tetangga… Fenomena ini sangat disayangkan sekali. Jika hal seperti ini terjadi berkelanjutan akan semakin banyak lagi warga negara Indonesia yang berpindah ke negara tetangga. Dalam hal ini siapa yang disalahkan?….Pemerintah ataukah para WNI nya?….

 
14 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2013 in Sosial

 

Perjalanan Kepastian Hukum

Perjalanan panjang bangsa Indonesia menjadi negara yang keluar dari sejarah panjang orde baru menuju era reformasi sampai saat ini belum menunjukkan adanya kepastian hukum. Sebagaimana kita lihat bersama ketidakpastian hukum tersebut muncul dikarenakan lemahnya penegak hukum dalam menjalankan perannya dalam upaya penegakan hukum. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, disaat yang sama malah kita tidak menemukan adanya kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dengan indikasi melemahnya aturan hukum akan merusak seluruh sektor kehiduan bangsa. Seyogyanya, ketika reformasi itu bergulir tentunya kebebasan merupakan hasil dari pencapaian reformasi yang telah dilakukan. Namun, persoalan fundamental tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akan merusak kebhinekaan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Ketika kita lihat bahwa ada beberapa persoalan pelik yang terjadi di tengah masyarakat, para penegak hukum seolah menjadi bungkam dalam pengertian terkesan menahan diri untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan antar kepentingan sehingga tindakan para penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kepada ketidakpercayaan publik terhadap para penegak hukum.

Para mahasiswa terutama sebagai agen perubahan (agent of change) harus mampu memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan bangsa.  Sebagai generasi muda tentu kita tahu bahwa kita harus mampu berbuat untuk ikut andil dalam proses pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keikutsertaan generasi muda dalam perubahan bangsa tidak cukup hanya sekedar menyuarakan pendapat-pendapat mereka dari luar sistem pemerintahan, akan tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki keadaan yang buruk pada saat ini. Aturan hukum yang didukung dengan adanya kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan karena jika tidak dilakukan akan menjadikan akar persoalan pada sulitnya bangsa ini keluar dari jeratan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi sudah membudaya dimana-mana bahkan hampir di setiap elemen pemerintah, kita banyak jumpai terjadi berbagai indikasi kasus korupsi baik di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. Tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari permasalahan tersebut adalah masalah kejelasan aturan hukum yang berada di balik masalah korupsi tersebut dan bagaimana seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan, bukannya malah difokuskan ke dalam masalah korupsinya saja.

Generasi muda janganlah gentar untuk memperjuangkan pembangunan bangsa Indonesia yang saat ini sudah jauh sangat terburuk dengan kebobrokan pemerintahan yang korup. Mari kita bersama membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi. Tonggak kepemimpinan ada pada kita, marilah kita isi barisan pemerintahan dan negara ini dengan jiwa yang putih serta memiliki pemikiran emas kita sehingga bangsa kita ini akan bisa menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Hukum

 

International Standard School (Case Study on Policy Implementation of the Pioneer of International Standard School in Nganjuk Regency, East Java Province, Indonesia)(2010)

This research was based on the phenomenon that high quality of education is expected by Indonesia societies as a tool to produce the quality of human resources that can compete globally. For achieving the condition, it needs concrete and strategic operation continually. A breakthrough was made by Indonesia government to generatethe International Standard School based on Act No. 20 of 2003 on National Education System. The central government and or local government have to carry out at least one school at education levels to be developed as the International Standard School.

The purpose of this research was to describe about how the policy of the Pioneer of International Standard School being implemented in Nganjuk Regency, especially in two pilot project schools include: Public Junior High School 1 of Nganjuk and Public Junior High School 1 of Kertosono.

The result of this research was the rapid of regulation about the Pioneer of International Standard School was not accompanied with the readiness on the street level bureaucracy. Unfortunately, the government did not observe about whether the education stakeholders has the readiness to implement it. There are many obstacles, especially in terms of providing budget, human resources development, and facilities. The other influence factor was the culture for out looking to school. The cooperation among stakeholders have not conducted well yet, so the implementation of the Pioneer of International Standard School can not be implemented well. The support from the Local Government in term of providing adequate budget was limited. The three elements of governments include Local Government, Education Agency, and Nganjuk Council have no good will to develop the Pioneer of International Standard School future.

The recommendation from this research that the government should prepare well about the resources will be required on policy implementation. The government should be consistent with the policy that has been decided. Therefore, it did not make many problems in implementing the policy. The Government should develop the Pioneer of International Standard School at the higher level before. Finally, the project goal can be expected successfully because the students from the lower education level can continuethe study to higher education.

 Key word: Decentralization of education, education policy, International Standard School, educational governance

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Penelitian

 

The Implementation of Organizing Education in the Society Satisfaction Index (Study at Kauman I Elementary School, Malang City, East Java,Indonesia)(2008)

This research was based on the phenomenon that the low qualty of education in Indonesia and how the school role as an education organizing office could give the education service well. It encouraged the government to make an improvement in Indonesia education system with decentralization policy formed in School Based Management, so that there were several education organizing functions decentralized to school. It was expected that the service given by a school can achieve a high Society Satisfaction Index, that is a standard for public service included fourteen variables must be run by an public organization to give the excellent service.

The purpose of this research was to describe about how the implementation of organizing education and observed the supports and obtacles to achieve a high Society Satisfaction Index taken by descriptive method with qualitative approach. This research was done at Kauman I Elementary School, based on: (1) in 2007/2008, Kauman I Elementary School got the highest mark at the Quality Control Examination (Ujian Pengendali Mutu) in Malang City and (2) in 2008/2009 become the Pioneer of International Standard School. The researcher limited the research focus in terms of studying activities, managing the facilities, services to the students and funds, and also the relationship between school and society. Those function related with education service to the stakeholders directly.

According to the result of this research can be concluded that: (1)the implementation of organizing education in Kauman I Elementary School have applied School Based Management independently,(2)it was viewed from the Society Satisfaction Index, the implementation of organizing education in Kauman I Elementary School had shown good result, that could be viewed from the variables in the Society Satisfaction Index could be reached well. (3) the support factors to achieve a high Society Satisfaction Index,consits of: the headmaster who had good competence, profesionalism from the human resources (teachers and employments), the conditions of facilities were complete enough, the support of funds and also the high society participations.(4)The obstacles factors include: the double leadership of the headmaster, human resources are not profesionalism yet, the renovation of facilities, the less sources of fund, and less participation from the society.

The suggestion that can be given from this research are (1)  if an employment got the career upward, so the solution must be compared by organization that needed a new leader cadre;(2)the applied of good governance in education must always be organized well;(3) the utilization of facilities needed to be improved by a school; and (4)a Society Satisfaction Index must always be used to be a direction by publlic organization as the service provider to serve the education stakeholders

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Penelitian

 

Betapa Sulitnya Mensinergikan Antara Hukum dan Kemanusiaan

Dalam menyikapi permasalahan publik, pemerintah dihadapkan pada kondisi dimana pemerintah harus meluruskan niatnya itu berdasarkan atas hukum yang berlaku. Akan tetapi, disatu sisi rasa kemanusiaan juga akan menjadi penghambat di barisan terdepan ketika pemerintah akan mengimplementasikan suatu kebijakan untuk hajat hidup rakyat banyak tapi mengobankan kepentingan beberapa pihak yang akan terkena dampak terhadap implementasi kebijakan tersebut. Buruknya tata kota dan pembangunannya yang tidak terintegerasi di masa lalu, menimbulkan masalah yang kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah masalah waduk pluit. Kita menyimak berita yang lagi “hot” di televisi dan media cetak yaitu berita normalisasi waduk pluit yang akan berdampak pada digusurnya bangunan ditepian waduk tersebut.

Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dituntut bersama wakilnya untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi banjir yang berkepanjangan di Jakarta. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah merelokasi pemukiman disekitar waduk pluit. Pemerintah DKI Jakarta berencana mengeruk Waduk Pluit yang dalamnya kini hanya tiga meter kemudian nantinya agar bisa mencapai kedalaman sepuluh meter. Waduk dengan luas 80 hektare itu saat ini hanya berfungsi sekitar 60 persen dan 40 persen lainnya digunakan sebagai pemukiman. Keberadaan waduk pulit sangatlah vital dikarenakan waduk itu merupakan waduk yang terbesar di Jakarta dan menentukan cadangan air yang mampu ditampung ketika musim hujan tiba, jika kondisinya waduk seperti itu akan memungkinkan banjir akan terus merajalela di Jakarta.

images

Tetapi, bagaimana tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak relokasi tersebut? Banyak warga yang menolak relokasi tersebut dikarenakan mereka sudah mendiami lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menuntut ganti rugi dan diberikan tempat tinggal yang cukup layak. Ada seorang warga yang mengatakan bahwa” Saya menempati rumah ini sudah lama dan bahkan sebiji paku pun saya beli”. Ketika dikembalikan kepada diri mereka sendiri, para warga tersebut tinggal di tanah negara tersebut tanpa dikenakan biaya sewa oleh pemerintah. Akan tetapi kesalahan juga tidak bisa dibebankan kepada warga karena kondisi seperti itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan hari ni baru dipermasalahkan. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa letak permasalahan di masa lalu juga berimbas pada masa sekarang yaitu pada daerah Muara Baru terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, luasnya 300 hektar dan setiap hari ada 1500 kapal yang merapat. Akan tetapi, tidak disediakan rusun (untuk pekerja pelabuhan dan nelayan), sebetulnya ada di depan Pasar Pluit tapi itu dibongkar dan dijadikan kantor. Bukan hanya itu, kawasan pemukiman di Penjaringan dan Kapul Kamal yang ada disekitar pelabuhan Muara Baru justru menjadi pemukiman mahal. Sehingga yang mampu tinggal di sana adalah para pengusaha perikanan. Sedangkan para pekerjanya tidak memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan pelabuhan. Maka lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman seperti lahan penampung air Waduk Pluit diduduki dan akhirnya menjadi pemukiman liar. Ini kesalahan pemerintah yang dulu dalam membuat perencanaan tata kota DKI Jakarta.

Untuk menebus kesalahan dari pemerintahan lama maka kebijakan yang diterapkan oleh pemprov DKI Jakarta pun juga bukan berarti mengesampingkan aspek kemanusiaan. Para warga yang direlokasi nantinya akan diberikan rusun dengan diberikan fasilitas rumah yang lengkap, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan warga. Memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan kenapa warga menolak untuk dipindahkan. Lantas ada apakah dibalik pernyataan warga yang menyulut api amarah yang menggebu-gebu dan berdalih tidak mau direlokasi tersebut? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kepentingan para pihak yang ada dibelakang warga pluit sehingga mereka begitu ngotot nya untuk tidak mau direlokasi. Apakah mereka yang menolak untuk direlokasi tersebut adalah para pengusaha-pengusaha yang mempunyai bangunan tetap disana. Ada sejumlah perumahan mewah disekitar waduk dan bahkan mereka mendirikan bangunan di situ tanpa memiliki IMB. Dan lagi, terpampang di beberapa area pemukiman ada tulisan “Rumah Dikontrakkan”. Tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan, selain menempati juga menyewakan tanah negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Komnas HAM dengan pemprov DKI karena Komnas HAM menuntut mereka diberikan kesejahteraan dan hak-hak mereka harus tetap diperjuangkan. Meskipun pada awalnya Komnas HAM ditengarahi sedikit mendukung penolakan warga pluit terhadap relokasi tersebut. Namun pada akhirnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menegaskan Komnas HAM tidak mendukung warga yang menduduki lahan negara. Komnas HAM melihat mereka sebagai warga negara itu dijamin hak asasi manusianya. Komnas HAM berdalih Siti mengaku hanya mencari solusi seperti apa yang konsepnya bukan kemiskinan tapi kesejahteraan terhadap warga Waduk Pluit.

Ketika ada provokasi menyangkut hal yang benar adanya bahkan hal yang menjadikan kesimpang siuran dikarenakan banyak kepentingan di dalamnya. Dalam menyikapi tentang permasalahan kebijakan normalisasi waduk pluit seyogyanya berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan Komnas HAM dapat duduk bersama untuk membahas masalah tersebut agar dapat dibuatkan kesepakatan bersama.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 28, 2013 in Sosial

 

Mencermati Akuntabilitas Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintah sangat diperlukan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua hal yang telah dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyat lah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika para pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabannya berdasarkan asas transparansi, maka seringkali rakyat mengeluhkan dan cenderung menyatakan bahwa seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah mereka. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu merealisasikan kepentingan para pejabat publik. Ketika kepemimpinan pejabat publik menyakiti hati rakyat, seperti banyak ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia terjadilah demo dimana-mana yang hanya menuntut kepemimpinan seorang pejabat publik dapat ditanggalkan.

Rakyat bisa saja geram karena mereka juga sudah ikut andil dalam menyukseskan pembangunan pemerintah dengan membayar pajak misalnya, mereka ingin uang yang sudah mereka berikan untuk negara dapat mereka nikmati hasilnya dengan peningkatan pembangunan. Tetapi, apakah rakyat Indonesia sudah mendapatkan kepuasan dari pemerintah tentang hasil yang mereka peroleh dengan meratanya pembangunan segala bidang di seluruh Indonesia?. Ketika pemerintah mengelu-elukan dana subsidi BBM akan dikurangi sehingga harga BBM harus dinaikkan. Ketika disatu sisi uang yang telah diberikan dalam bentuk pajak oleh rakyat justru malah dikorupsi oleh segelintir orang yang kurang memiliki moral etika yang baik. Ketika uang dari rakyat banyak yang dikorupsi sehingga pendapatan negara juga berkurang. Berapa puluh triliun dana yang sudah dimakan oleh para koruptor. Meskipun KPK sudah mencoba menyita semua aset yang dimiliki oleh sang koruptor, tapi apakah semua itu sudah selesai dalam hal membuat para koruptor itu jera karena hartanya telah diambil haknya oleh negara. Bagaimana jika masih ada sisa dana-dana lain hasil korupsi yang belum dapat diungkapkan semua? yang tidak bisa dilacak karena dipindahkan atas nama orang lain yang merupakan indikasi dari tindakan pencucian uang. Apakah semua pegawai pajak sudah bersih dari tindakan praktek korupsi? Perlu adanya evaluasi terhadap harta kekayaan pegawai pajak secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat atas kasus korupsi yang seringkali terjadi pada lembaga tersebut. Contoh sejumlah kasus mafia pajak yang mencuat dalam 2 tahun terakhir yang menyita perhatian publik diantaranya:

1. Gayus Tambunan (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak Rp. 570,92 juta. Memiliki rekening dengan dana Rp. 25 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Gayus divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (19/1/2011)

2. Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) dengan kasus menerima Rp 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartaya Rp 60,82 miliar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp 70 miliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Bhasyim divonis dengan hukuman10 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (3/2/2011).

3. Dhana Widyarmika (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menerima gratifikasi Rp 2,75 miliar dari PT Mutiara Virgo. Dhana Widyarmika terbukti memiliki 12 rekening di 7 bank dengan aliran dana hingga Rp 97 miliar pada salah satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Dhana Divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor (9/11/2012).

4. Tommy Hindratno (Mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan kasus menerima Rp 280 juta terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama,Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta. Uang suap sebesar Rp 280 juta. Tommy Hindratno divonis dengan hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (18/02/2013).

5. Pargono Riyadi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak) dengan kasus melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir, kurir menyerahkan uang Rp 25 juta yang dibungkus tas plastik di lorong stasiun. Proses hukuman masih berjalan (10/4/2013)

6. Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan (penyidik di Direktorat Jenderal pajak pada kantor Wilayah Jakarta Timur) dengan kasus menerima uang 300.000 dollar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar dari PT The Master Steel dalam operasi tangkap tangan pegawai pajak di halaman terminal III Bandara Soekarno Hatta (15/05/2013). Proses hukum masih berjalan.

Sumber: kompas.

Para pelaku koruptor ini harus dihukum berat, karena tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga di dalam ajaran agama apapun dilarang dan merupakan dosa besar. Tentunya kita semua mengharapkan sekali kinerja Dirjen Pajak menjadi semakin lebih baik ketika mereka mendapatkan renumerasi atau peningkatan pendapatan para pegawai akan tetapi apa hasilnya?padahal mereka yang meminta duluan diprioritaskan untuk melakukan Reformasi Birokrasi dengan jalan memberikan renumerasi. Akan tetapi semua seakan-akan menjadi sia-sia karena justru mereka sendiri yang memulai untuk memberikan celah bagaimana membuat praktek korupsi yang lebih besar lagi. Para koruptor hanya menghabiskan uang negara saja tanpa memikirkan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah sedangkan uang pemerintah saja dikorupsi. Kita semua rakyat Indonesia berharap bahwa para penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam memproses segala bentuk praktek korupsi. Hal ini dikarenakan kasus-kasus tersebut diatas merupakan megaskandal pajak negara yang harus dibongkar sampai hal yang terkecil serta harus diadili seadil-adilny.

Berbicara soal adil? Apakah hukuman para koruptor itu sudah cukup memuaskan hati rakyat yang sudah tersaikiti atas sikap para pegawai pemerintah tersebut. Ketika di negara lain memberikan hukuman bagi para koruptor hukuman seberat-beratnya, akan tetapi kenapa dengan di Indonesia? Begitu ringannya hukuman bagi para koruptor apakah akan membuat efek jera. Masyakat banyak yang mengeluhkan kenapa para koruptor diberikan hukuman yang ringan? Korupsi boleh dibilang seperti mata rantai yang tidak pernah bisa putus akan selalu mengakar dan bisa berakibat fatal terhadap masa depan bangsa Jika seandainya para koruptor diberikan hukuman yang berat, maka secara nyata itu akan membawa efek jera terhadap para pegawai publik khususnya dan memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda pada umumnya agar mereka tidak berani melakukan tindakan korupsi. Di masa yang akan datang, Indonesai akan bisa menekan terjadinya praktek korupsi. Dari sekarang saja para generasi muda disuguhkan dengan contoh praktek korupsi yang merajalela dan dengan hukuman yang boleh dibilang tidak terlalu berat. Hal yang sangat ditakutkan adalah ketika mereka melihat bahwa ternyata hukuman korupsi itu jauh lebih ringan dan telah membuat mindset dalam diri mereka. Peraturan hukum di Indonesia seharusnya dirubah untuk membuat efek jera kepada para koruptor karena itu akan menyelamatkan generasi muda kita di masa yang akan datang. Siapa pemimpin yang mampu merubah tatanan buruk yang sudah ada untuk menyongsong era yang jauh lebih baik? Kita tunggu saja semoga suatu hari nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang paling the best diantara yang the best……amin..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 27, 2013 in Hukum

 

Tag: , , , ,