RSS

Betapa Sulitnya Mensinergikan Antara Hukum dan Kemanusiaan

28 Mei

Dalam menyikapi permasalahan publik, pemerintah dihadapkan pada kondisi dimana pemerintah harus meluruskan niatnya itu berdasarkan atas hukum yang berlaku. Akan tetapi, disatu sisi rasa kemanusiaan juga akan menjadi penghambat di barisan terdepan ketika pemerintah akan mengimplementasikan suatu kebijakan untuk hajat hidup rakyat banyak tapi mengobankan kepentingan beberapa pihak yang akan terkena dampak terhadap implementasi kebijakan tersebut. Buruknya tata kota dan pembangunannya yang tidak terintegerasi di masa lalu, menimbulkan masalah yang kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah masalah waduk pluit. Kita menyimak berita yang lagi “hot” di televisi dan media cetak yaitu berita normalisasi waduk pluit yang akan berdampak pada digusurnya bangunan ditepian waduk tersebut.

Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dituntut bersama wakilnya untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi banjir yang berkepanjangan di Jakarta. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah merelokasi pemukiman disekitar waduk pluit. Pemerintah DKI Jakarta berencana mengeruk Waduk Pluit yang dalamnya kini hanya tiga meter kemudian nantinya agar bisa mencapai kedalaman sepuluh meter. Waduk dengan luas 80 hektare itu saat ini hanya berfungsi sekitar 60 persen dan 40 persen lainnya digunakan sebagai pemukiman. Keberadaan waduk pulit sangatlah vital dikarenakan waduk itu merupakan waduk yang terbesar di Jakarta dan menentukan cadangan air yang mampu ditampung ketika musim hujan tiba, jika kondisinya waduk seperti itu akan memungkinkan banjir akan terus merajalela di Jakarta.

images

Tetapi, bagaimana tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak relokasi tersebut? Banyak warga yang menolak relokasi tersebut dikarenakan mereka sudah mendiami lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menuntut ganti rugi dan diberikan tempat tinggal yang cukup layak. Ada seorang warga yang mengatakan bahwa” Saya menempati rumah ini sudah lama dan bahkan sebiji paku pun saya beli”. Ketika dikembalikan kepada diri mereka sendiri, para warga tersebut tinggal di tanah negara tersebut tanpa dikenakan biaya sewa oleh pemerintah. Akan tetapi kesalahan juga tidak bisa dibebankan kepada warga karena kondisi seperti itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan hari ni baru dipermasalahkan. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa letak permasalahan di masa lalu juga berimbas pada masa sekarang yaitu pada daerah Muara Baru terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, luasnya 300 hektar dan setiap hari ada 1500 kapal yang merapat. Akan tetapi, tidak disediakan rusun (untuk pekerja pelabuhan dan nelayan), sebetulnya ada di depan Pasar Pluit tapi itu dibongkar dan dijadikan kantor. Bukan hanya itu, kawasan pemukiman di Penjaringan dan Kapul Kamal yang ada disekitar pelabuhan Muara Baru justru menjadi pemukiman mahal. Sehingga yang mampu tinggal di sana adalah para pengusaha perikanan. Sedangkan para pekerjanya tidak memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan pelabuhan. Maka lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman seperti lahan penampung air Waduk Pluit diduduki dan akhirnya menjadi pemukiman liar. Ini kesalahan pemerintah yang dulu dalam membuat perencanaan tata kota DKI Jakarta.

Untuk menebus kesalahan dari pemerintahan lama maka kebijakan yang diterapkan oleh pemprov DKI Jakarta pun juga bukan berarti mengesampingkan aspek kemanusiaan. Para warga yang direlokasi nantinya akan diberikan rusun dengan diberikan fasilitas rumah yang lengkap, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan warga. Memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan kenapa warga menolak untuk dipindahkan. Lantas ada apakah dibalik pernyataan warga yang menyulut api amarah yang menggebu-gebu dan berdalih tidak mau direlokasi tersebut? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kepentingan para pihak yang ada dibelakang warga pluit sehingga mereka begitu ngotot nya untuk tidak mau direlokasi. Apakah mereka yang menolak untuk direlokasi tersebut adalah para pengusaha-pengusaha yang mempunyai bangunan tetap disana. Ada sejumlah perumahan mewah disekitar waduk dan bahkan mereka mendirikan bangunan di situ tanpa memiliki IMB. Dan lagi, terpampang di beberapa area pemukiman ada tulisan “Rumah Dikontrakkan”. Tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan, selain menempati juga menyewakan tanah negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Komnas HAM dengan pemprov DKI karena Komnas HAM menuntut mereka diberikan kesejahteraan dan hak-hak mereka harus tetap diperjuangkan. Meskipun pada awalnya Komnas HAM ditengarahi sedikit mendukung penolakan warga pluit terhadap relokasi tersebut. Namun pada akhirnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menegaskan Komnas HAM tidak mendukung warga yang menduduki lahan negara. Komnas HAM melihat mereka sebagai warga negara itu dijamin hak asasi manusianya. Komnas HAM berdalih Siti mengaku hanya mencari solusi seperti apa yang konsepnya bukan kemiskinan tapi kesejahteraan terhadap warga Waduk Pluit.

Ketika ada provokasi menyangkut hal yang benar adanya bahkan hal yang menjadikan kesimpang siuran dikarenakan banyak kepentingan di dalamnya. Dalam menyikapi tentang permasalahan kebijakan normalisasi waduk pluit seyogyanya berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan Komnas HAM dapat duduk bersama untuk membahas masalah tersebut agar dapat dibuatkan kesepakatan bersama.

Iklan
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 28, 2013 in Sosial

 

2 responses to “Betapa Sulitnya Mensinergikan Antara Hukum dan Kemanusiaan

  1. kaligrafinusantaraonline

    Juni 1, 2013 at 2:53 am

    Apa mungkin kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, ataukah pemerintah kurang tepat dalam menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Perlunya penanaman kesadaran hukum untuk kepentingan kebaikan bersama, tentu saja ini akan sulit karena hukum-hukum yang berlaku di negara ini justru dilanggar oleh penegak hukum atau bahkan pembuat hukum itu sendiri

     
    • martinafiaub

      Juni 3, 2013 at 4:55 am

      Dalam permasalahan kasus ini memang dari sejarah berdirinya pemukiman tsb dikarenakan kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kebutuhan tempat tinggal warganya dan sampai akhirnya terjadi pembiaran sampai saat ini. Saya salut dg kepememimpinan Jokowi Ahok yang tak gentar nya mereformasi birokrasi. Hal yang diperlukan saat ni adalah saling komunikasi dan mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat dengan dijembatani mediasi yang baik, karena selama ini terkesan ada hidden interest untuk menolak kebijakan tsb.

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: