RSS

Arsip Bulanan: Mei 2013

Perjalanan Kepastian Hukum

Perjalanan panjang bangsa Indonesia menjadi negara yang keluar dari sejarah panjang orde baru menuju era reformasi sampai saat ini belum menunjukkan adanya kepastian hukum. Sebagaimana kita lihat bersama ketidakpastian hukum tersebut muncul dikarenakan lemahnya penegak hukum dalam menjalankan perannya dalam upaya penegakan hukum. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, disaat yang sama malah kita tidak menemukan adanya kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dengan indikasi melemahnya aturan hukum akan merusak seluruh sektor kehiduan bangsa. Seyogyanya, ketika reformasi itu bergulir tentunya kebebasan merupakan hasil dari pencapaian reformasi yang telah dilakukan. Namun, persoalan fundamental tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akan merusak kebhinekaan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Ketika kita lihat bahwa ada beberapa persoalan pelik yang terjadi di tengah masyarakat, para penegak hukum seolah menjadi bungkam dalam pengertian terkesan menahan diri untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan antar kepentingan sehingga tindakan para penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kepada ketidakpercayaan publik terhadap para penegak hukum.

Para mahasiswa terutama sebagai agen perubahan (agent of change) harus mampu memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan bangsa.  Sebagai generasi muda tentu kita tahu bahwa kita harus mampu berbuat untuk ikut andil dalam proses pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keikutsertaan generasi muda dalam perubahan bangsa tidak cukup hanya sekedar menyuarakan pendapat-pendapat mereka dari luar sistem pemerintahan, akan tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki keadaan yang buruk pada saat ini. Aturan hukum yang didukung dengan adanya kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan karena jika tidak dilakukan akan menjadikan akar persoalan pada sulitnya bangsa ini keluar dari jeratan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi sudah membudaya dimana-mana bahkan hampir di setiap elemen pemerintah, kita banyak jumpai terjadi berbagai indikasi kasus korupsi baik di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. Tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari permasalahan tersebut adalah masalah kejelasan aturan hukum yang berada di balik masalah korupsi tersebut dan bagaimana seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan, bukannya malah difokuskan ke dalam masalah korupsinya saja.

Generasi muda janganlah gentar untuk memperjuangkan pembangunan bangsa Indonesia yang saat ini sudah jauh sangat terburuk dengan kebobrokan pemerintahan yang korup. Mari kita bersama membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi. Tonggak kepemimpinan ada pada kita, marilah kita isi barisan pemerintahan dan negara ini dengan jiwa yang putih serta memiliki pemikiran emas kita sehingga bangsa kita ini akan bisa menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Hukum

 

International Standard School (Case Study on Policy Implementation of the Pioneer of International Standard School in Nganjuk Regency, East Java Province, Indonesia)(2010)

This research was based on the phenomenon that high quality of education is expected by Indonesia societies as a tool to produce the quality of human resources that can compete globally. For achieving the condition, it needs concrete and strategic operation continually. A breakthrough was made by Indonesia government to generatethe International Standard School based on Act No. 20 of 2003 on National Education System. The central government and or local government have to carry out at least one school at education levels to be developed as the International Standard School.

The purpose of this research was to describe about how the policy of the Pioneer of International Standard School being implemented in Nganjuk Regency, especially in two pilot project schools include: Public Junior High School 1 of Nganjuk and Public Junior High School 1 of Kertosono.

The result of this research was the rapid of regulation about the Pioneer of International Standard School was not accompanied with the readiness on the street level bureaucracy. Unfortunately, the government did not observe about whether the education stakeholders has the readiness to implement it. There are many obstacles, especially in terms of providing budget, human resources development, and facilities. The other influence factor was the culture for out looking to school. The cooperation among stakeholders have not conducted well yet, so the implementation of the Pioneer of International Standard School can not be implemented well. The support from the Local Government in term of providing adequate budget was limited. The three elements of governments include Local Government, Education Agency, and Nganjuk Council have no good will to develop the Pioneer of International Standard School future.

The recommendation from this research that the government should prepare well about the resources will be required on policy implementation. The government should be consistent with the policy that has been decided. Therefore, it did not make many problems in implementing the policy. The Government should develop the Pioneer of International Standard School at the higher level before. Finally, the project goal can be expected successfully because the students from the lower education level can continuethe study to higher education.

 Key word: Decentralization of education, education policy, International Standard School, educational governance

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Penelitian

 

The Implementation of Organizing Education in the Society Satisfaction Index (Study at Kauman I Elementary School, Malang City, East Java,Indonesia)(2008)

This research was based on the phenomenon that the low qualty of education in Indonesia and how the school role as an education organizing office could give the education service well. It encouraged the government to make an improvement in Indonesia education system with decentralization policy formed in School Based Management, so that there were several education organizing functions decentralized to school. It was expected that the service given by a school can achieve a high Society Satisfaction Index, that is a standard for public service included fourteen variables must be run by an public organization to give the excellent service.

The purpose of this research was to describe about how the implementation of organizing education and observed the supports and obtacles to achieve a high Society Satisfaction Index taken by descriptive method with qualitative approach. This research was done at Kauman I Elementary School, based on: (1) in 2007/2008, Kauman I Elementary School got the highest mark at the Quality Control Examination (Ujian Pengendali Mutu) in Malang City and (2) in 2008/2009 become the Pioneer of International Standard School. The researcher limited the research focus in terms of studying activities, managing the facilities, services to the students and funds, and also the relationship between school and society. Those function related with education service to the stakeholders directly.

According to the result of this research can be concluded that: (1)the implementation of organizing education in Kauman I Elementary School have applied School Based Management independently,(2)it was viewed from the Society Satisfaction Index, the implementation of organizing education in Kauman I Elementary School had shown good result, that could be viewed from the variables in the Society Satisfaction Index could be reached well. (3) the support factors to achieve a high Society Satisfaction Index,consits of: the headmaster who had good competence, profesionalism from the human resources (teachers and employments), the conditions of facilities were complete enough, the support of funds and also the high society participations.(4)The obstacles factors include: the double leadership of the headmaster, human resources are not profesionalism yet, the renovation of facilities, the less sources of fund, and less participation from the society.

The suggestion that can be given from this research are (1)  if an employment got the career upward, so the solution must be compared by organization that needed a new leader cadre;(2)the applied of good governance in education must always be organized well;(3) the utilization of facilities needed to be improved by a school; and (4)a Society Satisfaction Index must always be used to be a direction by publlic organization as the service provider to serve the education stakeholders

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2013 in Penelitian

 

Betapa Sulitnya Mensinergikan Antara Hukum dan Kemanusiaan

Dalam menyikapi permasalahan publik, pemerintah dihadapkan pada kondisi dimana pemerintah harus meluruskan niatnya itu berdasarkan atas hukum yang berlaku. Akan tetapi, disatu sisi rasa kemanusiaan juga akan menjadi penghambat di barisan terdepan ketika pemerintah akan mengimplementasikan suatu kebijakan untuk hajat hidup rakyat banyak tapi mengobankan kepentingan beberapa pihak yang akan terkena dampak terhadap implementasi kebijakan tersebut. Buruknya tata kota dan pembangunannya yang tidak terintegerasi di masa lalu, menimbulkan masalah yang kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah masalah waduk pluit. Kita menyimak berita yang lagi “hot” di televisi dan media cetak yaitu berita normalisasi waduk pluit yang akan berdampak pada digusurnya bangunan ditepian waduk tersebut.

Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dituntut bersama wakilnya untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi banjir yang berkepanjangan di Jakarta. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah merelokasi pemukiman disekitar waduk pluit. Pemerintah DKI Jakarta berencana mengeruk Waduk Pluit yang dalamnya kini hanya tiga meter kemudian nantinya agar bisa mencapai kedalaman sepuluh meter. Waduk dengan luas 80 hektare itu saat ini hanya berfungsi sekitar 60 persen dan 40 persen lainnya digunakan sebagai pemukiman. Keberadaan waduk pulit sangatlah vital dikarenakan waduk itu merupakan waduk yang terbesar di Jakarta dan menentukan cadangan air yang mampu ditampung ketika musim hujan tiba, jika kondisinya waduk seperti itu akan memungkinkan banjir akan terus merajalela di Jakarta.

images

Tetapi, bagaimana tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak relokasi tersebut? Banyak warga yang menolak relokasi tersebut dikarenakan mereka sudah mendiami lahan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menuntut ganti rugi dan diberikan tempat tinggal yang cukup layak. Ada seorang warga yang mengatakan bahwa” Saya menempati rumah ini sudah lama dan bahkan sebiji paku pun saya beli”. Ketika dikembalikan kepada diri mereka sendiri, para warga tersebut tinggal di tanah negara tersebut tanpa dikenakan biaya sewa oleh pemerintah. Akan tetapi kesalahan juga tidak bisa dibebankan kepada warga karena kondisi seperti itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan hari ni baru dipermasalahkan. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa letak permasalahan di masa lalu juga berimbas pada masa sekarang yaitu pada daerah Muara Baru terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, luasnya 300 hektar dan setiap hari ada 1500 kapal yang merapat. Akan tetapi, tidak disediakan rusun (untuk pekerja pelabuhan dan nelayan), sebetulnya ada di depan Pasar Pluit tapi itu dibongkar dan dijadikan kantor. Bukan hanya itu, kawasan pemukiman di Penjaringan dan Kapul Kamal yang ada disekitar pelabuhan Muara Baru justru menjadi pemukiman mahal. Sehingga yang mampu tinggal di sana adalah para pengusaha perikanan. Sedangkan para pekerjanya tidak memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan pelabuhan. Maka lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman seperti lahan penampung air Waduk Pluit diduduki dan akhirnya menjadi pemukiman liar. Ini kesalahan pemerintah yang dulu dalam membuat perencanaan tata kota DKI Jakarta.

Untuk menebus kesalahan dari pemerintahan lama maka kebijakan yang diterapkan oleh pemprov DKI Jakarta pun juga bukan berarti mengesampingkan aspek kemanusiaan. Para warga yang direlokasi nantinya akan diberikan rusun dengan diberikan fasilitas rumah yang lengkap, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan warga. Memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan kenapa warga menolak untuk dipindahkan. Lantas ada apakah dibalik pernyataan warga yang menyulut api amarah yang menggebu-gebu dan berdalih tidak mau direlokasi tersebut? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kepentingan para pihak yang ada dibelakang warga pluit sehingga mereka begitu ngotot nya untuk tidak mau direlokasi. Apakah mereka yang menolak untuk direlokasi tersebut adalah para pengusaha-pengusaha yang mempunyai bangunan tetap disana. Ada sejumlah perumahan mewah disekitar waduk dan bahkan mereka mendirikan bangunan di situ tanpa memiliki IMB. Dan lagi, terpampang di beberapa area pemukiman ada tulisan “Rumah Dikontrakkan”. Tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan, selain menempati juga menyewakan tanah negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Komnas HAM dengan pemprov DKI karena Komnas HAM menuntut mereka diberikan kesejahteraan dan hak-hak mereka harus tetap diperjuangkan. Meskipun pada awalnya Komnas HAM ditengarahi sedikit mendukung penolakan warga pluit terhadap relokasi tersebut. Namun pada akhirnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menegaskan Komnas HAM tidak mendukung warga yang menduduki lahan negara. Komnas HAM melihat mereka sebagai warga negara itu dijamin hak asasi manusianya. Komnas HAM berdalih Siti mengaku hanya mencari solusi seperti apa yang konsepnya bukan kemiskinan tapi kesejahteraan terhadap warga Waduk Pluit.

Ketika ada provokasi menyangkut hal yang benar adanya bahkan hal yang menjadikan kesimpang siuran dikarenakan banyak kepentingan di dalamnya. Dalam menyikapi tentang permasalahan kebijakan normalisasi waduk pluit seyogyanya berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan Komnas HAM dapat duduk bersama untuk membahas masalah tersebut agar dapat dibuatkan kesepakatan bersama.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 28, 2013 in Sosial

 

Mencermati Akuntabilitas Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintah sangat diperlukan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua hal yang telah dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyat lah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika para pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabannya berdasarkan asas transparansi, maka seringkali rakyat mengeluhkan dan cenderung menyatakan bahwa seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah mereka. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu merealisasikan kepentingan para pejabat publik. Ketika kepemimpinan pejabat publik menyakiti hati rakyat, seperti banyak ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia terjadilah demo dimana-mana yang hanya menuntut kepemimpinan seorang pejabat publik dapat ditanggalkan.

Rakyat bisa saja geram karena mereka juga sudah ikut andil dalam menyukseskan pembangunan pemerintah dengan membayar pajak misalnya, mereka ingin uang yang sudah mereka berikan untuk negara dapat mereka nikmati hasilnya dengan peningkatan pembangunan. Tetapi, apakah rakyat Indonesia sudah mendapatkan kepuasan dari pemerintah tentang hasil yang mereka peroleh dengan meratanya pembangunan segala bidang di seluruh Indonesia?. Ketika pemerintah mengelu-elukan dana subsidi BBM akan dikurangi sehingga harga BBM harus dinaikkan. Ketika disatu sisi uang yang telah diberikan dalam bentuk pajak oleh rakyat justru malah dikorupsi oleh segelintir orang yang kurang memiliki moral etika yang baik. Ketika uang dari rakyat banyak yang dikorupsi sehingga pendapatan negara juga berkurang. Berapa puluh triliun dana yang sudah dimakan oleh para koruptor. Meskipun KPK sudah mencoba menyita semua aset yang dimiliki oleh sang koruptor, tapi apakah semua itu sudah selesai dalam hal membuat para koruptor itu jera karena hartanya telah diambil haknya oleh negara. Bagaimana jika masih ada sisa dana-dana lain hasil korupsi yang belum dapat diungkapkan semua? yang tidak bisa dilacak karena dipindahkan atas nama orang lain yang merupakan indikasi dari tindakan pencucian uang. Apakah semua pegawai pajak sudah bersih dari tindakan praktek korupsi? Perlu adanya evaluasi terhadap harta kekayaan pegawai pajak secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat atas kasus korupsi yang seringkali terjadi pada lembaga tersebut. Contoh sejumlah kasus mafia pajak yang mencuat dalam 2 tahun terakhir yang menyita perhatian publik diantaranya:

1. Gayus Tambunan (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak Rp. 570,92 juta. Memiliki rekening dengan dana Rp. 25 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Gayus divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (19/1/2011)

2. Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) dengan kasus menerima Rp 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartaya Rp 60,82 miliar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp 70 miliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Bhasyim divonis dengan hukuman10 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (3/2/2011).

3. Dhana Widyarmika (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menerima gratifikasi Rp 2,75 miliar dari PT Mutiara Virgo. Dhana Widyarmika terbukti memiliki 12 rekening di 7 bank dengan aliran dana hingga Rp 97 miliar pada salah satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Dhana Divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor (9/11/2012).

4. Tommy Hindratno (Mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan kasus menerima Rp 280 juta terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama,Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta. Uang suap sebesar Rp 280 juta. Tommy Hindratno divonis dengan hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (18/02/2013).

5. Pargono Riyadi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak) dengan kasus melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir, kurir menyerahkan uang Rp 25 juta yang dibungkus tas plastik di lorong stasiun. Proses hukuman masih berjalan (10/4/2013)

6. Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan (penyidik di Direktorat Jenderal pajak pada kantor Wilayah Jakarta Timur) dengan kasus menerima uang 300.000 dollar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar dari PT The Master Steel dalam operasi tangkap tangan pegawai pajak di halaman terminal III Bandara Soekarno Hatta (15/05/2013). Proses hukum masih berjalan.

Sumber: kompas.

Para pelaku koruptor ini harus dihukum berat, karena tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga di dalam ajaran agama apapun dilarang dan merupakan dosa besar. Tentunya kita semua mengharapkan sekali kinerja Dirjen Pajak menjadi semakin lebih baik ketika mereka mendapatkan renumerasi atau peningkatan pendapatan para pegawai akan tetapi apa hasilnya?padahal mereka yang meminta duluan diprioritaskan untuk melakukan Reformasi Birokrasi dengan jalan memberikan renumerasi. Akan tetapi semua seakan-akan menjadi sia-sia karena justru mereka sendiri yang memulai untuk memberikan celah bagaimana membuat praktek korupsi yang lebih besar lagi. Para koruptor hanya menghabiskan uang negara saja tanpa memikirkan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah sedangkan uang pemerintah saja dikorupsi. Kita semua rakyat Indonesia berharap bahwa para penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam memproses segala bentuk praktek korupsi. Hal ini dikarenakan kasus-kasus tersebut diatas merupakan megaskandal pajak negara yang harus dibongkar sampai hal yang terkecil serta harus diadili seadil-adilny.

Berbicara soal adil? Apakah hukuman para koruptor itu sudah cukup memuaskan hati rakyat yang sudah tersaikiti atas sikap para pegawai pemerintah tersebut. Ketika di negara lain memberikan hukuman bagi para koruptor hukuman seberat-beratnya, akan tetapi kenapa dengan di Indonesia? Begitu ringannya hukuman bagi para koruptor apakah akan membuat efek jera. Masyakat banyak yang mengeluhkan kenapa para koruptor diberikan hukuman yang ringan? Korupsi boleh dibilang seperti mata rantai yang tidak pernah bisa putus akan selalu mengakar dan bisa berakibat fatal terhadap masa depan bangsa Jika seandainya para koruptor diberikan hukuman yang berat, maka secara nyata itu akan membawa efek jera terhadap para pegawai publik khususnya dan memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda pada umumnya agar mereka tidak berani melakukan tindakan korupsi. Di masa yang akan datang, Indonesai akan bisa menekan terjadinya praktek korupsi. Dari sekarang saja para generasi muda disuguhkan dengan contoh praktek korupsi yang merajalela dan dengan hukuman yang boleh dibilang tidak terlalu berat. Hal yang sangat ditakutkan adalah ketika mereka melihat bahwa ternyata hukuman korupsi itu jauh lebih ringan dan telah membuat mindset dalam diri mereka. Peraturan hukum di Indonesia seharusnya dirubah untuk membuat efek jera kepada para koruptor karena itu akan menyelamatkan generasi muda kita di masa yang akan datang. Siapa pemimpin yang mampu merubah tatanan buruk yang sudah ada untuk menyongsong era yang jauh lebih baik? Kita tunggu saja semoga suatu hari nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang paling the best diantara yang the best……amin..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 27, 2013 in Hukum

 

Tag: , , , ,

Poverty and Social Development

Poverty is defined as the lack of some fixed level of material goods necessary for survival and minimal well-being. Poor people have very few opportunities to influence and affect decision making within the political system. The culture of poverty is a specific syndrome that grows up in some situations and also happened in our country. It requires an economic setting of cash economy, a high rate of unemployment and under employment, low wage dan people with low skill. The poor realize that they have a marginal position within a highly stratified and individualistic capitalistic society, which does not offer them any prospect for upward mobility. In order to survive the poor have develope their own institutions and agencies because the larger society tends to ignore them. The poor people should have the involvement to the public space. They should be taken care by the government in order to get the better life.

The poor or rich people have the same right to choose and involve in the process of democracy. Actually, the rich people can eliminate the poor to achieve their hidden interest. Many poor people became a victim from the development and they must receive discrimination from the people with highest interest. The government should overcome this problem so that the poor people also get the improvement. We need a good social development that focused to overcome the poverty in Indonesia. Social development is a process which results in the transformation of social structure in a manner which improves the capacity of the society to fulfill its aspirations. Society develops the consciousness and social consciousness develops by organization. Development is a process, not a programme. Development implies a qualitative change in the way the society carries out its activities, such as through more progessive attitudes and behaviour. It is governed by many factors that influence the result of developmental effort. There must be a motive that drives the social change and essential preconditions for that change occur. Development is the result of society’s capacity to organize human energies and productive resources in order to make the condition from the poor can be better.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 24, 2013 in Sosial

 

Tag: ,

Indonesia Membutuhkan Seorang Pemimpin yang Berintegritas

Bangsa Indonesia sebentar lagi akan menyongsong pesta demokrasi, dimana seluruh elemen masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya dalam memilih seorang Presiden. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat ataupun daerah. Dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, diharapkan akan didapatkan tokoh-tokoh yang jauh lebih baik dan mempunyai integritas tinggi dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

Menjelang Pemilu 2014 sudah ada beberapa nama calon yang digulirkan akan menjadi bakal calon Presiden. Banyak calon yang ingin menjadi seorang pemimpin negara, akan tetapi tidak semua mampu mengukur kemampuan dirinya sendiri apakah mereka memang layak mencalonkan dirinya menjadi seorang presiden ataukah tidak? Menjadi seorang presiden bukanlah hal yang mudah, begitu banyak sekali permasalahan publik di Indonesia yang harus diselesaikan.

Seorang pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia adalah sosok yang mempunyai visi, misi, keberanian dan tidak mengejar apapun dalam kepemimpinannya nanti. Visi dan misi yang jelas sangat dibutuhkan dalam rangka menentukan langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk mempersiapkan pembangunan dalam berbagai bidang. Keberanian sangat dibutuhkan untuk mendongkrak sistem politik yang buruk saat ini. Seorang pemimpin harus mampu melakukan suatu inovasi dan bagaimana dapat mengubah tatanan pemerintahan yang ada menjadi jauh lebih baik.

Pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang mampu menjunjung tinggi nilai, prinsip dan kebenaran yang diyakininya. Seorang pemimpin yang berintegritas akan mampu memberikan keteladanan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan yang terkait dengan proses berpikir. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepemimpinan yang mampu menerapkan integritas tinggi akan menunjukkan sikap yang kuat terhadap keteguhan dalam bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran dan tidak gentar dengan goncangan yang akan mengoyahkan kepemimpinannya. Hak prerogratif Presiden dalam menentukan sebuah kebijakan jangan sampai tergeser dengan kepentingan-kepentingan partai koalisi, sehingga untuk menentukan sebuah kebijakan publik selalu terganjal dengan pertentangan pengaruh dari koalisi

Siapa nantinya yang akan menjadi pilihan rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden 2014, diharapkan adalah seseorang yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Seorang pemimpin yang mampu membuat keputusan yang tepat dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seseorang yang dapat menuntun mana kebenaran yang harus ditegakkan dan ketidakjujuran yang harus diberikan suatu ketegasan sehingga hukum harus tetap dijalankan tanpa pandang bulu. Jika Indonesia tidak mampu berubah, maka Indonesia akan terus berada dalam masa transisi demokrasi karena tidak adanya pemerintahan yang kuat dengan pemimpin yang tangguh dan berintergritas untuk mengakhiri situasi menuju konsolidasi demokrasi.

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 16, 2013 in Politik

 

Tag: , , , ,